PENGANTAR HUKUM PERDATA

BUKU-BUKU

• Beberapa hal tentang BW – Asis Safioedin, SH

• Seluk beluk dan azas Hk perdata – Riduan Syahrani, SH

• Hk. Perkawinan Indonesia – K Wantjik Saleh, SH

• Hk. Perdata: Hukum Benda – Prof.Dr.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH

• Azas-azas Hk. Perdata – Prof.Dr Wirjono prodjdikoro, SH

• Hk. Keluarga (setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 – Djuhaendah Hasan

• Pokok Hk. Perikatan – R. Setiawan, SH

• Jaminan di Indonesia – Subekti

• Hk. Orang dan keluarga – R. Soetoyo prawirohamidjoyo

PENGERTIAN HUKUM PERDATA

• R. Subekti: Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan - kepentingan perseorang

• Sri Soedewi Masjhoen Sofwan: Hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga Negara perseorangan yang lain

• Wirjono Projodikoro: Suatu rangkaian hukum antara orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban

• Secara umum: Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain didalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi)

HK.PERDATA DALAM ARTI LUAS DAN SEMPIT

• Hk.Perdata dalam arti luas:

– Bahan hukum sebagaimana dalam KUHPerdata (BW), KUHD (WvK) dan sejumlah undang-      undang tambahan lainnya

• Hk.Perdata dalam arti sempit:

– Bahan hukum sebagaimana terdapat dalam KUHPerdata (BW)

• KUHPerdata – KUHD – lex specialis derogate legi generali

HUKUM PERDATA FORMIL DAN MATERIL

• Hk. Perdata materil:

– Aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban perdata

• Hk. Perdata formil:

– Menentukan cara menurut mana pemenuhan hak-hak material tersebut dapat dijamin

Sejarah terbentuknya Hukum Perdata (BW)

• Produk hukum dari pemerintah penjajah yang berlaku di Indonesia

• BW – Code Civil Perancis

• Di Perancis berlaku hukum Romawi Kuno – Corpus Iuris civilis :

• Codex Yustiani

• Pandecta

• Istitusiones

• Novelles

HUKUM PERDATA DI INDONESIA

_ Pluralistis – kecuali bidang bidang tertentu yang sudah diunifikasi

_ Keanekaragaman bersumber pada Pasal 163 IS (indische staatsregeling)

1. Golongan Eropa

2. Golongan Bumiputra

3. Golongan Timur Asing

_ UUD 1945 Pasal 26 (1) & 27 (1) – tidak mengenal penggolongan

Dasar berlakunya BW (burgerlijk wetboek) KUHPerdata:

Pasal II aturan peralihan UUD 1945

Pasal IV aturan peralihan UUD 1945

-PP No.2 tahun 1945

Kedudukan BW:

Sahardjo (menteri kehakiman): BW tidak lagi sebagai wetboek tetapi rechtboek yang hanya dipakai sebagai pedoman

SEMA No.3 TAHUN 1963

Menganggap tidak berlaku pasal pasal berikut dari BW:

1. Pasal 108 dan 110

2. Pasal 284 ayat (3)

3. Pasal 1682

4. Pasal 1579

5. Pasal 1238

6. Pasal 1460

7. Pasal 1630

Tanggapan R. Subekti (ketua MA):

SEMA No.3 tahun 1963 bukan sumber hukum formil. Harus dipandang sebagai anjuran kepada hakim untuk janga ragu-ragu atau takut

menyingkirkan suatu pasal atau ketentuan dari BW apabila berpendapat sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman atau keadaan kemerdekaan sekarang ini

_Secara yudiris formil kedudukan BW tetap sebagai undang-undang

Perkembangan KUHPerdata sejak dikodifikasikan s.d. sekarang

• UU No.5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok2 Agraria (UUPA)

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

• UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Sistematika KUHPerdata di Indonesia

• Menurut Ilmu Pengetahuan hukum (doktrin)

1. Hukum tentang orang/hukum perorangan (personenrecht)

2. Hukum tentang keluarga (familierecht)

3. Hukum tentang harta kekayaan (vermogenrecht)

4. Hukum waris (erfrecht)

Sistematik Hukum Perdata menurut undang-undang

• Buku I tentang orang (van personen)

• Buku II tentang benda (van zaken)

• Buku III tentang perikatan (van verbintenissen)

• Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (van bewijs en verjaring)

HUKUM PERDATA YANG BERSIFAT PELENGKAP DAN BERSIFAT MEMAKSA

Menurut kekuatan berlakunya/mengikatnya

*Hukum yang bersifat pelengkap (aanvullend recht)

Peraturan-peraturan hukum yang boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan peraturan hukum hanya berlaku sepanjang orang-orang yang berkepentingan tidak mengatur sendiri kepentingannya

Misalnya pasal 1477 tentang penyerahan: Baru mengikat dan berlaku bagi mereka yang mengadakan perjanjian

*Hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht)