HUKUM ORANG (Personenrecht)

HUKUM ORANG (Personenrecht)

Subjek Hukum

• Subjek hukum : Segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban

• Wujud Subjek hukum:

1.Manusia (natuurlijk persoon)

2.Badan Hukum (rechtspersoon)

Manusia

• Mahluk hidup yang mempunyai pancaindera dan berbudaya, dalam istilah hukum disebut orang

• Status subjek hukum itu melekat pada manusia merupakan bawaan lahir (kodrat manusia) hukum

hanya mengakui saja

• Seorang manusia mulai dianggap dan menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan dengan pengecualian

Rechtsfictie

• Pasal 2 KUHPerdata dikenal dengan nama “rechtsfictie”

• Syarat

1. Dilahirkan hidup

2. Anak tersebut sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat suatu fakta atau peristiwa terjadi

• Pasal 836 KUHPerdata

– Seseorang hanya dapat mejadi ahli waris kalau ia telah ada pada saat pewaris meninggal

• Berakhirnya status manusia sebagai subjek hukum yaitu pada saat orang itu meninggal dunia

• Selama seseorang masih hidup maka selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak

• Pasal 3 KUHPerdata

– Bahwa tiada suatu pidanapun (hukuman) yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya hak-hak keperdataan atas seseorang

• “Kematian Perdata” (burgerlijk dood):

– Hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki suatu hak lagi

KEWENANGAN BERHAK DAN KECAKAPAN BERBUAT

• Kewenangan berhak (rechtsbevoegd)

– Kewenangan untuk dapat menyandang hak dan kewajiban – subjek hukum

• Yang membatasi kewenangan berhak

1. Kewarganegaraan

2. Tempat tinggal

3. Kedudukan atau jabatan

4. Tingkah laku atau perbuatan

• Kecakapan berbuat (rechtsbekwaamheid)

– Kecakapan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri

• Orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri dinamakan orang yang tidak cakap berbuat (onbekwaamheid)

• Pasal 1330 KUHPerdata

1. Orang yang belum dewasa

2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

3. Orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu

4. Orang perempuan yang sudah menikah (dikesampingkan oleh SEMA No.3 Tahun 1963)

• Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum: orang dewasa dan sehat akal pikirannya, tidak dilarang oleh suatu UU untuk melakukan perbuatan hukum tertentu

• Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap berbuat dapat dimintakan pembatalan (Pasal 1331 (1) KUHPerdata)

PENDEWASAAN (HANDLICHTING)

• Pasal 419 – 432 KUHPerdata

Pendewasaan adalah suatu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang2 yang belum mencapai umur 21 tahun

• Ada 2 macam pendewasaan

1. Pendewasaan penuh (sempurna)

2. Pendewasaan terbatas

• Akibat hukumnya:

1. Pendewasaan penuh, anak dibawah umur memperoleh kedudukan sama dalam semua hal seperti orang dewasa

2. Pendewasaan terbatas, hanya dalam hal-hal tertentu atau perbuatan tertentu saja sama dengan orang dewasa, sedang ia tetap dibawah umur

• Lembaga pendewasaan ini sekarang sudah tidak relevan lagi sebab batas pendewasaan menurut KUHPerdata 21 tahun, sedangkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa batas kedewasaan adalah 18 tahun (Pasal 50)

PENGAMPUAN (CURATELE)

• Pengampuan:

– Adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap bertindang sendiri didalam lalu lintas hukum

• Curandus: orang yang ditaruh di bawah pengampuan

• Curator : Pengampunya

• Curatele: Pengampuannya

• Sifat pribadi: selalu dalam keadaan dungu, sakit gila atau mata gelap, pemboros (Ps. 433)

• Pengampuan terjadi karena putusan hakim, didasarkan pada permohonan keluarga, diri sendiri dan kejaksaan

• Akibat hukum:

1. Curandus kedudukannya sama dengan anak dibawah umur

2. Perbuatan yang dilakukan curandus dapat dibatalkan

3. Pengampuan berlangsung terus sampai dengan keputusan hakim mencabutnya

PERWALIAN

• Perwalian adalah pengawasan atas orang (anak yang belum dewasa yang tidak ada dibawah kekuasaan orang tua)

• Asas: Perwalian tidak dapat dibagi-bagi

• Perwalian yang berlaku Pasal 50 – 54 UU perkawinan

• Perwalian dapat dicabut dengan keputusan pengadilan (Ps 53 UU Perkawinan)

• Berakhirnya perwalian:

1. Dicabut oleh pengadilan

2. Telah dewasa (berumur 18 tahun)

3. Melangsungkan perkawinan

NAMA

• Nama merupakan tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain

• Untuk golongan Eropa:

1. Nama merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum

2. Dari mana dapat diketahui ketutunan siapa

3. Penting untuk urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan

• Tidak berlaku lagi – UU No.4 Tahun 1961 (tentang Penggantian Nama) – tidak boleh melanggar adat dan gelar

TEMPAT TINGGAL (DOMICILIE/ WOONPLAATS)

• Pasal 17 – 25 KUHPerdata

• Domicilie maksudnya tempat tinggal dalam pengertian yuridis

• Domicilie adalah tempat seseorang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, juga apabila pada suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir ditempat tersebut

• Tempat tinggal bagi seseorang perlu ditentukan

• Tempat kediaman hukum/tempat tinggal yuridis dengan tempat tinggal sesungguhnya adalah sama yaitu tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal melakukan hak-haknya dan kewajibannya

Macam-macam domisili

1. Tempat kediaman/tempat tinggal sesungguhnya

(Eigenlijke Woonplaats)

– Tempat dimana seseorang biasanya melakukan hak - hak dan kewajiban perdata pada umumnya

a. Tempat tinggal sukarela atau mandiri yang bebas, berdiri - sendiri/ tidak terikat pada hubungannya

dengan orang lain

– Pasal 17 KUHPerdata: tiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal ditempat kediaman

pokoknya

– Kediaman pokok yaitu tempat tinggal yang mempunyai hubungan tertentu secara terus menerus dengan orang yang bersangkutan.

– Pasal 17 (2) KUHPerdata: jika tidak terdapat tempat tinggal pokok, maka tempat tinggal yang nyata dianggap sebagai tempat tinggal yang tetap

b. Tempat tinggal yang tidak bebas

– Tempat tinggal yang ditentukan oleh hubungan antara seseorang dengan orang lain

2. Tempat kediaman/tempat tinggal yang dipilih

– Pasal 24 KUHPerdata: Pemilihan tempat tinggal dilakukan dengan suatu akta

a. Atas dasar ketetapan undang-undang – konpensasi pengadilan

b. Dipilih secara bebas

Rumah Kematian

• “Rumah Kematian” merupakan domisili penghabisan dari seseorang yang meninggal dunia

• Dianggap penting dalam kaitannya dengan urusan pewarisan, misalnya sengketa waris untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili

KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZEIGHEID)

• Pasal 463 s.d. 495 KUHPerdata

• Stb 1946 No. 137 jo Biblad V dan Stb 1949 No. 451

• Seseorang meninggalkan tempat tinggal tanpa memberikan kuasa apapun pada orang lain untuk mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya

• Tidak kehilangan statusnya sebagai persoon

• Menimbulkan ketidak pastian hukum

Masa atau tingkatan:

1. Masa persiapan

– Pernyataan masih hidup atau meninggal

– PN menunjuk BHP

2. Masa pernyataan masih hidup atau mungkin meninggal setelah lewat 5 tahun

– Pemanggilan secara umum 3x

– Hak dan kewajiban beralih pada ahli warisnya

3. Masa pewarisan secara definitif – setelah lewat 30 tahun atau setelah lewat 100 tahun sejak lahir.

• Tetap mempunyai kewenangan berhak dan bertindak

• UU No.1 Tahun 1974 – PP No.19 Keadaan tak hadir tidak relevan lagi

CATATAN SIPIL (BURGERLIJKE STAND)

• Catatan sipil – bukan asli Indonesia – Belanda – Perancis – Code Civil

• Menentukan kedudukan seseorang

• Pasal 4 - 16 KUHPerdata - tidak ada definisi ttg Catatan Sipil

• Lembaga yang melakukan pencatatan yang selengkap lengkapnya dan memberikan kepastian tentang semua peristiwa penting keperdataan seseorang

– Kelahiran

– Perkawinan

– Perceraian

– kematian

• Daftar peristiwa tsb dibukukan dan terbuka untuk umum

CATATAN SIPIL (BURGERLIJKE STAND)

• Catatan sipil – bukan asli Indonesia – Belanda – Perancis – Code Civil

• Menentukan kedudukan seseorang

• Pasal 4 - 16 KUHPerdata - tidak ada definisi ttg Catatan Sipil

• Lembaga yang melakukan pencatatan yang selengkap lengkapnya dan memberikan kepastian tentang semua peristiwa penting keperdataan seseorang

– Kelahiran

– Perkawinan

– Perceraian

– kematian

• Daftar peristiwa tsb dibukukan dan terbuka untuk umum

• Fungsi: melakukan pencatatan dan pembuatan akta atas peristiwa2 yang mempunyai arti penting bagi manusia sebagai subjek hukum

• Akta catatan sipil sebagai alat bukti yang kuat

• Kepres No.12 Tahun 1983 ttg Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil